Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mencanangkan program Gratispol bagi putra-putri Kalimantan Timur. Namun, di lapangan, program ini menghadapi berbagai tantangan.
Salah satunya, ketidakharmonisan antara jadwal akademik perguruan tinggi dengan kalnder anggaran daerah. Hal tersebut dikhawatirkan menghambat kelancaran studi mahasiswa penerima manfaat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Pattalongi menuturkan, sinkronisasi antara sistem penganggaran serta pelaksanaan menjadi kunci utama.
“Ini bukan sekadar persoalan kapan dana cair, tapi bagaimana sistem bisa saling mendukung.”
Pada rapat terbaru Komisi V, bukan hanya membahas mengenai pencairan dana, tetapi juga sampai pada ranah kebijakan baru mengenai pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Selain itu, pihaknya mendukung perluasan batas usia maksimal bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan studi doktoral. Awalnya aturan yang ditetapkan yakni di bawah 40 tahun, berubah menjadi 45 tahun.
“Kita ingin tidak hanya mahasiswa yang terbaru, tapi juga kualitas pengajar harus ditingkatkan.”
Berita ini dilansir dari headlinekaltim.co
(mlt)
