Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungannya terhadap upaya perencanaan jangka panjang dalam penanganan banjir yang menjadi salah satu persoalan prioritas di Kota Tepian.
Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, menyampaikan hal ini usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Senin (07/07/2025), yang membahas serapan anggaran tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026.
“Ada enam bidang yang harus ditangani PUPR, dan banjir menjadi salah satu yang paling mendesak,” kata Deni.
Ia menegaskan pentingnya menyusun peta jalan penanganan banjir yang tidak hanya bersifat proyek tahunan, melainkan dirancang untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kita tidak ingin pelaksanaan proyek hanya dilakukan satu tahap di satu titik, lalu pindah ke titik lain, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Harus ada desain besar yang mengarah pada penyelesaian total,” tegasnya.
Komisi III, lanjut Deni, akan terus mendorong sinergi antara DPRD dan PUPR, baik dalam perencanaan teknis maupun penguatan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan PUPR terus terbangun, demi mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana,” ujarnya.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, Deni juga mendorong agar PUPR menyediakan data teknis dan pemetaan lapangan secara komprehensif. Hal ini penting agar setiap penanganan banjir dapat dijelaskan secara akurat kepada masyarakat.
“Kami ingin ketika masyarakat menanyakan persoalan banjir di wilayah tertentu, kita bisa memberikan penjelasan berbasis data. Apa penyebabnya, apa bottleneck-nya, dan apa solusinya,” pungkasnya.
(Adv DPRD Samarinda)
