Samarinda – Ketidakpastian arah kebijakan pendidikan nasional dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai perubahan kebijakan yang terjadi hampir setiap kali pergantian menteri menyulitkan guru, siswa, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan berubah. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi,” ucap Anhar di Samarinda.
Ia mengatakan, di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam aspek yang bisa dikendalikan, salah satunya dengan membenahi infrastruktur pendidikan.
“Selama pusat terus mengubah metode atau sistem pendidikan, tugas kita di daerah adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki,” katanya.
Anhar menyoroti kondisi sejumlah sekolah di Samarinda yang kerap dilanda banjir, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar. Ia mendesak Pemerintah Kota untuk tidak menunggu arahan pusat dalam menangani hal-hal mendasar seperti itu.
“Anak-anak Samarinda harus bisa belajar dengan nyaman, terlepas dari kebijakan pusat yang kerap berubah,” tuturnya.
(Adv DPRD Samarinda)
