Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik doxing yang menyasar warga maupun kelompok yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut penyebaran data pribadi sebagai bentuk intimidasi yang merusak semangat demokrasi dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
“Masyarakat bisa takut bicara karena khawatir data pribadinya dibocorkan,” ucap Samri.
Samri menilai bahwa pola serangan digital semacam itu bukanlah hal baru, dan sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan ia pun menyebut, bukan tidak mungkin ia akan turut diserang.
“Saya sudah terbiasa mengkritik dan mungkin saya tinggal tunggu giliran saja, karena sejauh ini data pribadi saya belum disebar,” tuturnya.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat dan kritik seharusnya dianggap sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai ancaman. Ia menekankan bahwa fungsi DPRD sebagai pengawas adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.
“Kalau bicara dianggap memusuhi. Kalau diam, masyarakat bilang DPRD tidak kerja. Harusnya kritik itu jadi bahan evaluasi, bukan malah dibalas serangan,” tegasnya.
Menanggapi fenomena doxing yang terus terjadi, Samri mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam. Ia menilai perlu ada penanganan yang lebih serius untuk memastikan ruang diskusi publik tetap aman dan bebas dari tekanan.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, maka akan semakin banyak orang yang memilih diam. Demokrasi kita bisa mundur hanya karena orang takut menyampaikan pendapat,” pungkasnya.
(Adv DPRD Samarinda)
