Samarinda – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (09/07/2025).
Kedua Raperda tersebut mencakup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menegaskan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi utama dalam memastikan perencanaan pembangunan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Sinergi ini sangat penting agar RPJMD menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Samarinda,” ujar Helmi.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa seluruh proses penyusunan dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan melibatkan bagian hukum Pemkot dan Sekretariat DPRD.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi turut menyampaikan pandangan akhir. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkot Samarinda dari BPK RI. Sementara Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola dan sertifikasi aset.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam sambutannya menekankan bahwa RPJMD yang disusun merupakan hasil proses partisipatif dan inklusif dari berbagai pemangku kepentingan.
“Ini merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja besar lima tahun ke depan,” tegasnya.
RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Samarinda MAJU untuk Kaltim MAJU” dengan makna Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul. Menurut Andi Harun, visi tersebut mencerminkan komitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Sama-sama kita berkomitmen menjalankan program pembangunan daerah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv DPRD Samarinda)
