Nasional – Tunjangan rumah dan transportasi yang diperoleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur capai Rp70 juta per bulan. Tunjangan ini hanya berasal dari tunjangan rumah dan transportasi saja.
Nilai tersebut belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam menilai besaran tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat.
“Tak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat.”
Saat ini, masyarakat tengah terpuruk dan gelombang protes menuntut pembekuan serta evaluasi gaji maupun tunjangan semakin kuat. Tuntutan tersebut bahkan masuk dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
Pemerintah pusat menanggapi aspirasi tersebut dengan berencana melakukan evaluasi berbagai tunjangan yang diterima anggota dewan.
“Harusnya berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten kota.”
Berita ini dilansir dari harian disway
(mlt)
