Samarinda – Banyaknya lahan dan fasilitas milik Pemerintah Kota Samarinda yang dikuasai warga tanpa izin resmi menjadi perhatian serius DPRD. Fenomena ini berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun sosial jika tidak ditangani secara tepat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan, lembaganya rutin menerima laporan terkait penggunaan aset daerah oleh masyarakat, khususnya lahan dan fasilitas publik.
“Sering kali masyarakat hanya diberi izin menempati lahan pemerintah sementara waktu. Tapi, setelah bertahun-tahun, lahan itu justru dianggap milik pribadi,” ucapnya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan aset daerah merupakan warisan kebijakan lama, di mana toleransi terhadap warga terlalu tinggi. Hal ini membuat penertiban menjadi sulit dan menimbulkan salah paham.
“Awalnya dibiarkan berdagang sementara, tapi lama-lama membangun tenda dan permanen. Kalau sudah begitu, pemerintah jadi sulit menertibkan,” tambahnya.
DPRD mendorong Pemkot Samarinda untuk melakukan langkah preventif, mulai dari memperkuat inventarisasi, pengawasan, hingga sosialisasi batas pemanfaatan lahan.
“Pemkot perlu menata ulang sistem pengelolaan aset agar lebih transparan dan tertib. Dengan begitu, tidak ada lagi konflik atau salah paham antara warga dan pemerintah,” pungkasnya.
Adv DPRD Samarinda
