Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi penggusuran puluhan rumah di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk pembangunan fasilitas insinerator pengolah sampah, Selasa (21/10/2025).
Samri mengatakan, DPRD memahami langkah Pemkot dalam menjalankan program strategis, namun tetap menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Kami agak sulit menjawab selain mendukung program pemerintah, tapi di sisi lain ada warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Namun memang tidak ada pilihan, karena lahan itu merupakan aset milik pemerintah kota,” ujarnya.
Samri menjelaskan, sebelumnya DPRD telah memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) antara warga dan pemerintah untuk memastikan kejelasan status lahan. Dalam pertemuan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menunjukkan dokumen bukti kepemilikan yang sah.
“Warga pun sudah sepakat akan meninggalkan lahan jika surat itu terbukti sah, karena mereka juga tidak memiliki surat pembanding,” jelasnya.
Namun, Samri menyoroti masih adanya warga yang kini kesulitan mencari tempat tinggal pasca penggusuran. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi lebih baik agar warga terdampak tetap mendapat perlindungan sosial.
“Pemerintah sudah menyiapkan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp9 juta untuk satu tahun. Kami berharap bisa ditambah lagi, karena dengan kondisi sekarang, Rp9 juta mungkin tidak cukup untuk bertahan satu tahun,” pungkasnya. (adv)
Adv DPRD Samarinda
