Samarinda – Rencana penambahan anggaran sebesar Rp39 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk proyek Terowongan Selili belum sepenuhnya mendapatkan restu dari DPRD Kota Samarinda.
Komisi III menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan awal proyek, khususnya setelah terjadinya longsor di area inlet yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam studi teknis.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan bahwa kejadian longsor harus menjadi titik balik untuk melihat ulang keseluruhan desain dan studi awal proyek tersebut.
“Kami menekankan bahwa evaluasi tidak boleh hanya pada aspek penanganan, tetapi juga pada penyebab utamanya. Tadi dijelaskan bahwa mereka tidak mendeteksi adanya kandungan air atau endapan yang berpotensi memicu longsor,” ucap Deni, Senin (14/07/2025).
Ia menilai perencanaan teknis harus lebih akurat dan antisipatif, apalagi proyek ini menggunakan anggaran besar dan bersifat strategis. Temuan longsor yang tidak terdeteksi menunjukkan adanya celah dalam analisis risiko awal.
“Kami ingin agar dana yang telah dialokasikan untuk proyek ini digunakan secara optimal dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Komisi III juga meminta agar kontraktor pelaksana kembali dipanggil dalam waktu dekat untuk memaparkan secara rinci kebutuhan tambahan anggaran, termasuk rencana teknis penguatan struktur dan sistem keamanannya. Langkah ini dinilai penting agar penambahan dana benar-benar didasarkan pada urgensi yang terukur.
“Kami tidak ingin setelah penambahan Rp39 miliar ini, masih muncul kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya,” tandas Deni.
Dengan sikap ini, DPRD berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek dapat bekerja lebih transparan dan akurat, demi menjamin kualitas pembangunan yang tidak hanya tuntas secara fisik, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
(Adv DPRD Samarinda)
