Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengangkat kembali pentingnya pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di Kota Tepian.
Ia menyebut SMP Negeri 13 sebagai salah satu contoh nyata sekolah negeri yang masih menghadapi persoalan serius dalam hal kelayakan bangunan dan fasilitas.
“Kalau kondisinya tidak representatif, tentu kita khawatir KBM tidak berjalan maksimal. Maka keberadaan ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium yang layak sangat penting,” tutur Ismail, Kamis (17/7/2025).
Ismail menekankan bahwa meski pembangunan sekolah baru telah dilakukan untuk mendukung sistem zonasi, perhatian terhadap sekolah-sekolah lama yang bangunannya belum permanen tak boleh terabaikan.
Ia mengungkap, bangunan kayu di SMPN 13 dinilai tidak lagi mendukung kegiatan belajar mengajar secara maksimal.
“Beberapa waktu lalu kami juga berbicara dengan wali kota. Ada komitmen untuk mendata sekolah-sekolah yang bangunannya masih kayu agar bisa direvitalisasi menjadi gedung permanen,” ucapnya.
DPRD, kata Ismail, akan mendorong pembahasan lanjutan di internal komisi maupun dengan Dinas Pendidikan agar kondisi ini bisa segera diatasi. Salah satu cara adalah dengan mengusulkan perbaikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Kalau di wilayah itu SMPN 13 jadi satu-satunya sekolah negeri yang mengakomodasi siswa dari sekitar zona tersebut, tentu sangat disayangkan jika kondisinya belum memadai. Ini jadi PR besar kita,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa permasalahan serupa terjadi di sekolah lain, seperti SMPN 25 di Sungai Kunjang yang terdampak banjir, sehingga perlunya perhatian menyeluruh terhadap kualitas sekolah negeri di Samarinda.
“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah, tapi juga kualitas dan kelayakan infrastruktur. Kalau bisa membangun sekolah baru, tentu memperbaiki yang sudah ada juga harus jadi prioritas,” pungkasnya.
(Adv DPRD Samarinda)
