Samarinda – Jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda terus meningkat dan menjadi perhatian Komisi IV DPRD. Hingga Maret 2025, tercatat 50 kasus, menjadikan Samarinda sebagai daerah dengan angka kekerasan tertinggi di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kondisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Salah satunya dengan memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan hingga ke tingkat paling bawah, serta memanfaatkan teknologi untuk mencegah kekerasan sejak dini.
“Selama ini kita masih bersifat reaktif, menunggu laporan baru bertindak. Padahal bisa dicegah lebih awal jika kita punya sistem pengawasan yang baik, misalnya dengan memasang CCTV di ruang publik dan sekolah, atau menyediakan saluran pelaporan online yang mudah diakses,” jelas Puji.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas rumah aman yang dikelola UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya, meski secara administratif sudah tersedia, fasilitas tersebut belum cukup mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh karena keterbatasan layanan dan tenaga profesional.
Selain itu, Puji menekankan perlunya peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat. Ia menyebut, keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan dukungan nyata dari negara di lapangan.
“Korban butuh tempat untuk bangkit, bukan hanya untuk berlindung. Maka lokasi, keamanan, kesiapan SDM harus benar-benar diperhatikan,” tutupnya.
