Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengajak seluruh warga untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan.
Menurutnya, ruang digital yang terbuka harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan kesadaran etika.
“Demokrasi bukan ajang untuk saling menghujat. Justru seharusnya menjadi wadah untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar,” ucap Helmi.
Pernyataan itu disampaikan Helmi menyusul maraknya aksi penyebaran data pribadi atau doxing di media sosial terhadap sejumlah pihak yang mengkritik Pemerintah Kota Samarinda. Ia menilai, tindakan seperti itu tidak mencerminkan praktik demokrasi yang sehat.
“Serangan terhadap individu bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang bijak,” jelasnya.
Helmi mengingatkan bahwa setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, namun tetap dalam koridor yang bertanggung jawab.
“Di era ini, semua orang punya hak untuk menyampaikan pandangannya. Tapi tetap harus berada dalam batas-batas yang sehat,” lanjutnya.
Ia juga menyatakan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, selama disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, kritik yang tidak berdasar atau bermuatan hoaks justru berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Kita tidak menutup ruang kritik. Tapi kritik harus didasarkan pada kenyataan dan disampaikan secara bijak. Jangan malah menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Ia pun memastikan bahwa DPRD Samarinda selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik, asalkan disampaikan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan keresahan.
“Mari sampaikan kritik dengan data, fakta, dan semangat untuk membangun,” tutupnya.
