Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang akan menopang Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, lahan tersebut terletak di luar kawasan IKN dan akan dikelola oleh Badan Bank Tanah.
Nusron menegaskan bahwa lahan ini penting untuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang, seperti bandara, pelabuhan, dan hunian pekerja. “Kami akan membebaskan lahan ini sesuai dengan kebutuhan yang berkembang,” ujarnya.
Keberadaan lahan ini diharapkan dapat memfasilitasi logistik dan aksesibilitas ke IKN yang baru, yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, Nusron juga menyinggung upaya pemerintah dalam memberantas mafia tanah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan aparat terkait.
Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun di IKN dapat memenuhi kebutuhan masa depan, dan pengelolaan lahan ini menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Dengan langkah-langkah ini, kami yakin pembangunan IKN akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tegas Nusron.
