Nasional – Reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan langkah yang lumrah diambil kepala negara. Namun, sebagai pejabat publik, pemilihan pembantu presiden tak boleh lepas dari kepentingan publik.
Presiden Prabowo melakukan kocok ulang menteri pada Senin (8/9/2025) lalu. Langkah ini mendapat perhatian publik. Terlebih, kebijakan ini diambil selepas gelombang aksi di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.
Rentetan demonstrasi yang memakan sepuluh korban jiwa ini dipicu tuntutan evaluasi anggaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat hingga tuntutan reformasi Polri.
Analis politik senior dari Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai perilaku Purbaya di awal posisinya menjadi tanda jauhnya pertimbangan pemerintah dalam melakukan evaluasi kerja.
Mestinya, Prabowo menunjukkan kemampuan serta pengalaman di bidangnya untuk mengambil kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahannya.
“Apakah menjawab persoalan rakyat dan persoalan kinerja mancapai target kabinet atau malah menambah masalah.”
Berita ini dilansir dari tirto.id
(mlt)
