Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut kendala utama dalam menertibkan anak jalanan dan pengemis di Samarinda adalah minimnya fasilitas penampungan serta terbatasnya anggaran untuk operasional dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
“Masalahnya bukan hanya soal penertiban. Setelah ditangkap, siapa yang bertanggung jawab atas makan dan tempat tinggal mereka? Ini yang belum tersedia,” ucap Samri.
Menurut Samri, tanpa adanya fasilitas yang memadai dan dukungan anggaran yang cukup, upaya penertiban oleh Pemerintah Kota Samarinda tidak akan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti peningkatan jumlah anak jalanan dan pengemis yang semakin sering terlihat di berbagai titik persimpangan lampu merah Kota Samarinda.
“Pengemis dan anak jalanan yang meminta-minta di jalan bisa mengganggu kenyamanan pengguna jalan,” tambahnya.
Merespons keluhan tersebut, Samri menyebut, DPRD telah memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna membahas langkah-langkah penanganan, termasuk penempatan personel di lokasi strategis untuk mencegah kegiatan mengemis.
Samri juga mengimbau warga agar tidak memberikan uang kepada pengemis maupun anak jalanan, sebagai upaya menghentikan pola hidup yang tidak sehat dan tidak mendidik di ruang publik.
“Bukan soal kurang empati, tetapi bagian dari upaya menghentikan pola hidup yang tidak sehat dan tidak mendidik di ruang publik,” pungkasnya.
