Samarinda – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menggelar rapat kerja membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dalam pembahasan itu, keduanya juga menyoroti penyesuaian arah pembangunan daerah menyusul pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari semula Rp2,7 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp1,3 triliun.
“Wali Kota menyampaikan bahwa prediksi TKD awal sebesar Rp2,7 triliun kini tersisa hanya Rp1,3 triliun. Artinya, perlu mitigasi dan efisiensi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” jelas Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Ia menjelaskan, langkah efisiensi akan difokuskan pada sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat, agar program prioritas tetap bisa berjalan maksimal.
Selain itu, Abdul Rohim juga mendorong Pemkot Samarinda untuk aktif mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan kementerian dan pihak swasta agar pembangunan tetap berlanjut.
“Kami mendorong pemerintah kota menjalin komunikasi dengan kementerian dan sektor swasta untuk mendukung program strategis,” tambahnya.
Baik DPRD maupun Pemkot sepakat meninjau ulang KUA-PPAS 2026 agar fokus pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan banjir dan peningkatan layanan publik.
“Program mercusuar akan dikaji ulang. Fokus kami adalah pembangunan yang berdampak langsung bagi warga,” pungkasnya.
Adv DPRD Samarinda
