Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti rendahnya progres fisik pelaksanaan program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam semester pertama tahun anggaran 2025.
Hingga pertengahan tahun, realisasi fisik baru menyentuh angka sekitar 20 persen, meskipun tahapan perencanaan telah berjalan hingga 90 persen.
“Realisasi fisik memang baru sekitar 20 persen. Namun secara perencanaan, tayangnya kegiatan sudah mencapai 90 persen. Artinya ini tinggal bagaimana eksekusinya saja,” ungkap Deni, baru-baru ini.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan eksekusi seperti ini bukan kali pertama terjadi, dan menjadi pola tahunan yang berulang. Padahal, menurutnya, pelaksanaan kegiatan seharusnya bisa langsung dimulai segera setelah APBD disahkan menjadi Perda.
“Kita ingin setelah APBD disahkan dan menjadi Perda, pelaksanaan kegiatan bisa langsung dimulai,” tegasnya.
Deni mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan berisiko besar terhadap kualitas hasil pekerjaan, terutama jika waktu pengerjaan semakin sempit menjelang akhir tahun.
“Kita ingin hasil pekerjaan itu maksimal. Jangan sampai kualitas dikorbankan hanya karena waktu pengerjaan yang sempit,” ujarnya.
Tak hanya soal progres fisik dan keuangan, Komisi III juga memberikan catatan penting terkait kebutuhan penyusunan database teknis dan peta jalan (blueprint) pembangunan, khususnya dalam penanganan banjir dan penataan tata ruang.
Hal ini dinilai krusial sebagai fondasi kebijakan jangka panjang, termasuk penyesuaian tata ruang di tingkat kecamatan yang tengah dibahas.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada bidang bina marga dan bina warga yang dianggap masih memerlukan perbaikan dari sisi perencanaan dan koordinasi lintas sektor.
“Kami juga beri catatan. Ke depan, kami berencana memanggil secara khusus untuk membahas lebih dalam,” pungkasnya.
(Adv DPRD Samarinda)
