Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
Ia menilai, meski inisiatif ini merupakan langkah positif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pelaksanaannya harus dipersiapkan secara menyeluruh agar tidak berhenti sebagai formalitas belaka.
“Kita lihat di Samarinda, konsepnya bukan Desa Merah Putih, tapi Kelurahan Merah Putih. Tapi, saya lihat sampai hari ini belum ada kesiapan nyata. Jangan sampai hanya jadi lip service,” ujar Iswandi, Rabu (09/07/2025).
Iswandi menyoroti aspek pendanaan sebagai salah satu titik krusial dalam keberhasilan koperasi. Ia menyatakan, rencana pembentukan koperasi di tingkat kelurahan yang diarahkan untuk mengelola berbagai unit usaha seperti apotek, klinik, atau layanan publik lainnya tidak akan berjalan tanpa perencanaan modal yang jelas.
“Modal dasarnya dari mana? Jangan sampai koperasi ini hanya jadi pajangan tanpa isi. Kalau belum siap, jangan dipaksakan hanya demi seremoni,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, seperti kegagalan beberapa koperasi unit desa (KUD) yang tidak mampu bertahan karena kurangnya pembinaan dan strategi keberlanjutan yang matang. Menurutnya, jika pendekatannya tidak berubah, koperasi Kelurahan Merah Putih bisa bernasib sama.
“Ini seperti KUD edisi baru. Kalau tidak ada strategi berbeda, ya akan tumbang juga,” tambahnya.
Contoh dari daerah lain juga menjadi perhatian Iswandi. Ia menyinggung kasus di Maringa, yang telah membentuk lebih dari seribu koperasi desa namun hanya sekitar 300 unit yang masih aktif.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi bukan semata-mata soal jumlah, melainkan juga soal kualitas pembinaan dan pelaksanaannya.
Menjelang peluncuran program ini secara nasional pada 12 Juli 2025, Iswandi berharap agar semua pihak tidak terburu-buru. Ia menilai, pelaksanaan program seharusnya didasari pada kesiapan substansi dan bukan sekadar mengejar tenggat waktu peluncuran.
“Hanya karena harus launching tanggal 12, jadi semua diburu-buru. Substansi belum siap, tapi dipaksakan terbentuk dulu,” sebutnya.
Ia pun menekankan, bahwa pembentukan koperasi harus benar-benar dilandasi oleh kebutuhan nyata warga di masing-masing kelurahan, bukan semata karena dorongan politik atau program pusat yang bersifat top-down. Ia mendorong agar masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembentukan dan pengelolaan koperasi.
“Koperasi itu harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan karena tekanan politik. Libatkan warga, siapkan SDM, pastikan ada modal usaha. Baru koperasi bisa hidup dan berkembang,” tutupnya.
(Adv DPRD Samarinda)
