Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti rendahnya minat baca masyarakat sebagai salah satu tantangan besar dalam pengembangan literasi daerah.
Menurutnya, keberadaan taman bacaan masyarakat (TBM) harus didukung kebijakan yang jelas, seperti peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwali), agar setiap OPD fokus mendorong literasi secara berkelanjutan.
“Ini kan sebenarnya masalah krusial ya, sekarang kan minat baca dari masyarakat merendah. Kalau ada perda atau perwalunya, mungkin setiap OPD itu konsen ke situ,” ujar Sri Puji, Jumat (18/07/2025).
Sri Puji mengatakan, DPRD sebenarnya telah memberikan dukungan, termasuk mendorong penempatan pojok bacaan di kantor OPD dan DPRD sendiri.
“Pernah juga banyak yang berusaha, bahkan di DPR sendiri kita ingin membuat perpustakaan di pojok-pojok baca, itu juga belum terrealisasi,” tambahnya.
Ia menambahkan, rendahnya literasi berdampak luas, misalnya pada akreditasi perpustakaan sekolah dan daerah yang masih rendah di Samarinda.
“Kalau kita ada lomba-lomba yang kaitannya dengan nasional, perpustakaan daerah sendiri pun nilainya rendah. Jadi ini memang perlu kerja lebih,” katanya.
DPRD akan mendorong pembahasan linimasa regulasi dan anggaran pendukung literasi dalam agenda kerja 2026 mendatang.
Sri Puji menegaskan peran penting masyarakat, OPD, dan DPRD dalam bekerja sama membangun budaya membaca yang produktif dan tangguh.
(Adv DPRD Samarinda)
