Samarinda – DPRD Kota Samarinda memastikan akan mengawal penyelesaian persoalan sengketa jalan di kawasan perumahan STV. Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menegaskan pihaknya berkomitmen mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak sebelum tenggat waktu pada November mendatang.
“Kita ingin mencari solusi terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat harus tetap bisa menggunakan akses jalan, sementara hak ahli waris juga dihormati,” ujar Vanandza.
Vananzda menjelaskan, seluruh pihak terkait akan dilibatkan dalam rapat lanjutan. Developer yang sebelumnya sulit dihubungi kini sudah diketahui keberadaannya dan akan diundang. Selain itu, pemerintah kota, ahli waris, serta kuasa hukum ahli waris juga dipastikan ikut duduk bersama.
Namun, ia menyoroti akar masalah yang lebih besar. Menurut informasi yang diterima DPRD, perumahan STV ternyata tidak memiliki izin resmi, padahal sudah lama dihuni warga.
“Bagaimana mungkin perumahan sudah bertahun-tahun berdiri, warganya sudah tinggal di sana, tetapi ternyata tidak memiliki izin resmi,” ungkapnya.
Vananzda menilai lemahnya pengawasan sejak tahap awal membuat kasus seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan, termasuk sengketa fasilitas umum. Ia mendorong pemerintah kota memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami akan kawal hingga tuntas, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya.
Adv DPRD Samarinda
