Samarinda – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Tuberkulosis (TB) di DPRD Samarinda kembali berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) IV menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan untuk memperdalam substansi aturan yang kini memasuki tahap finalisasi, Selasa (28/10/2025).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pembahasan kali ini difokuskan pada penguatan aspek pencegahan dan rehabilitasi. “Perda ini sudah beberapa kali dibahas. Sekarang kami masuk ke pendalaman, terutama tentang upaya promotif dan preventif di masyarakat,” jelasnya.
Menurut Puji, penanggulangan HIV/AIDS dan TB tidak hanya soal pengobatan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran publik agar tidak lagi memandang penyakit tersebut sebagai aib. “Stigma masih menjadi kendala besar. Banyak pasien enggan berobat karena takut dikucilkan,” katanya.
Ia menyebut, DPRD bersama Pemkot Samarinda terus memperkuat kolaborasi antarinstansi agar implementasi perda nanti benar-benar menyentuh masyarakat. “Supaya nanti benar-benar dilaksanakan, bukan hanya aturan.,” tegasnya.
Puji menambahkan, raperda tersebut juga akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait pembentukan tim percepatan penanggulangan HIV/AIDS dan TB di daerah.
“Dengan regulasi yang kuat dan koordinasi yang solid, penanganan di lapangan diharapkan bisa lebih efektif,” pungkasnya.
Adv DPRD Samarinda
