Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengingatkan bahwa keberadaan juru parkir (jukir) liar menunjukkan persoalan sistem pengelolaan parkir yang belum tuntas di Kota Samarinda. Masyarakat sebenarnya taat membayar parkir, namun dana dari jukir liar tidak masuk ke kas daerah sehingga berpotensi merugikan pemerintah.
“Masyarakat sebenarnya taat bayar parkir, baik ke jukir resmi maupun liar. Masalahnya, kalau ke jukir liar, uangnya tidak masuk kas daerah. Jadi jukir liar harus dirangkul, dibina, dan diberi pekerjaan yang jelas. Intinya, ini tanggung jawab pemerintah,” ujar Samri.
Menurutnya, penertiban jukir liar tidak bisa hanya dilakukan dengan razia atau imbauan. Diperlukan keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membina jukir liar agar tidak terdorong ke ranah kriminal.
“Semua pihak harus serius soal jukir liar. Imbauan saja tidak cukup. Penegak hukum dan OPD harus turun langsung. Ini soal perut kalau soal makan, orang bisa nekat mencuri bahkan membegal,” jelasnya.
Samri menilai pemberian pekerjaan tetap di sektor parkir bagi jukir liar adalah solusi terbaik agar mereka memiliki penghasilan stabil sekaligus menjaga ketertiban di kota.
“Bukan dihilangkan, tapi dibina. Beri mereka pekerjaan di bidang yang mereka kuasai, supaya bisa punya penghasilan tetap,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak melihat masalah jukir liar secara hitam-putih. Keberadaan mereka mungkin sudah menekan angka kriminalitas, meski sering menimbulkan keresahan karena tarif yang tidak menentu.
“Pemerintah harus jeli. Jangan sampai solusi ini justru memicu kriminalitas. Keberadaan jukir liar mungkin sudah menekan angka kejahatan, meski sering menimbulkan keresahan karena tarif seenaknya,” tegasnya.
Samri menegaskan, kondisi ekonomi menjadi faktor utama munculnya jukir liar. Oleh sebab itu, pemerintah wajib hadir menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan pemberdayaan yang humanis.
“Kalau ada kerja yang lebih baik, mereka pasti pindah. Tapi karena tidak ada, ya mereka tetap di situ. Pemerintah harus hadir menyelesaikan,” tutupnya.
Adv DPRD Samarinda
