Samarinda – Angka perceraian di Kota Samarinda terus memicu perhatian DPRD, terutama karena terkait kondisi ekonomi keluarga dan peluang kerja yang terbatas. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan perlunya strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan rumah tangga.
“Memang pada dasarnya pernikahan itu kan banyak faktor, selain karena memang suatu pernikahan antara laki-laki perempuan itu perlu pendukung, kekuatan, perlu ketahanan,” ujar Sri Puji saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda.
Ia menyoroti ekonomi sebagai faktor paling dominan yang memengaruhi keretakan rumah tangga. Tingginya jumlah pengangguran, termasuk lulusan sarjana yang belum terserap di dunia kerja, memperparah risiko perceraian.
“Kekuatan secara ekonomi mereka ada tidak dengan ekonomi sekarang yang banyak pengangguran, banyak katanya ternyata lulusan sarjana S-1 itu hampir 1 juta lebih itu yang menganggur, lalu bagaimana yang tidak lulus S-1 ini saja menganggur,” jelasnya.
Selain masalah ekonomi, faktor sosial juga memengaruhi rumah tangga, tetapi dapat dikendalikan jika kondisi finansial stabil.
“Kalau sosial itu biasanya masih bisa diredam, tapi kalau faktor ekonomi itu yang paling utama,” ucapnya.
Ia juga menyoroti maraknya judi online dan pinjaman online sebagai fenomena yang muncul dari keinginan masyarakat meningkatkan taraf hidup secara cepat, meski berisiko.
“Kenapa orang pinjol, kenapa orang judi online itu kan ingin mencari kehidupan yang lebih bagus gitu, rezeki walaupun dengan jalan yang salah gitu,” ujarnya.
Sebagai solusi, Sri Puji menekankan perlunya pengembangan keterampilan, program vokasi, dan dukungan UMKM untuk memperkuat ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan rumah tangga.
“UMKM dikembangkan, dan tentunya ya sosialisasi bagaimana pentingnya ketahanan keluarga itu di Kota Samarinda, jadi tidak ada pernikahan usia anak, tidak ada kehamilan di luar nikah,” pungkasnya.
Adv DPRD Samarinda
