Samarinda – Upaya pengendalian banjir yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Kota Samarinda dikhawatirkan terganggu oleh rencana penambahan anggaran lebih dari Rp30 miliar untuk proyek Terowongan Selili.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan program prioritas hanya demi menyelesaikan satu proyek yang sudah menyerap anggaran besar.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir seharusnya tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran, mengingat dampaknya langsung dirasakan warga, terutama di kawasan seperti Sempaja, Air Hitam, dan Lembuswana.
“Hampir semuanya sepakat bahwa yang mau kita tuntaskan paling prioritas saat ini adalah persoalan banjir,” ucap Rohim, Senin (14/07/2025).
Menurutnya, tambahan anggaran untuk Terowongan Selili menunjukkan lemahnya perencanaan sejak awal. Ia menyesalkan bila kekeliruan dalam tahap perencanaan justru harus ditutupi dengan mengalihkan dana dari program lain yang lebih mendesak.
“Kalau kejadiannya di satu proyek saja ternyata gagal perencanaan oleh pihak kontraktor, itu akhirnya berdampak harus mengeluarkan biaya lagi. Padahal anggaran itu mestinya bisa dialokasikan untuk menyelesaikan pengendalian banjir,” tegasnya.
Rohim juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Perubahan 2025 tergolong ketat, sehingga pemerintah perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas.
Lebih lanjut, ia berharap setiap alokasi anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan tidak dihamburkan pada proyek yang kurang mendesak.
(Adv DPRD Samarinda)
