Samarinda – Sejumlah pekerjaan infrastruktur di Kota Samarinda masih menunjukkan tantangan dalam hal koordinasi antarinstansi. Proyek pembangunan jalan dan pemasangan pipa air bersih yang berjalan beriringan kerap kali tidak sinkron, sehingga menimbulkan dampak terhadap efisiensi anggaran dan kenyamanan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti persoalan ini usai menemukan pekerjaan penggalian pipa Perumda Tirta Kencana (PDAM) di kawasan Jalan Pasundan yang dinilai belum sesuai elevasi, serta menyebabkan gangguan pada infrastruktur jalan yang baru saja selesai dibangun.
“Jalan yang baru diaspal bisa dibongkar lagi hanya untuk pasang pipa. Ini kan sangat disayangkan. Harusnya ada koordinasi sejak awal,” ujar Deni di Samarinda, baru-baru ini.
Menurut Deni, masalah serupa pernah terjadi di Jalan Juanda, di mana pembangunan pedestrian belum lama rampung, namun harus dibongkar kembali akibat pekerjaan penggantian pipa sekunder PDAM. Ia menilai hal tersebut menunjukkan belum adanya perencanaan terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Itu tandanya tidak adanya sinkronisasi perencanaan antar instansi. Kita butuh blueprint yang menyeluruh dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan perlunya sistem pencatatan aset jaringan perpipaan secara digital agar proses perencanaan lebih terarah. Sistem ini dinilai penting untuk memetakan usia pipa dan waktu penggantian secara berkala, sehingga pelaksanaan proyek tidak bersifat reaktif.
“tu penting supaya kita bisa merencanakan dengan baik. Bukan bongkar hari ini, dua minggu kemudian air mati, lalu tiga minggu lagi bongkar lagi,” katanya.
Tahun ini, Pemerintah Kota Samarinda menerima alokasi bantuan keuangan (Benkeu) dari provinsi untuk mendukung proyek pemasangan pipa. Deni berharap, adanya bantuan tersebut diiringi dengan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan lebih optimal.
“Ya, untuk ke depannya harus dilanjutkan dengan koordinasi yang kuat,” tutupnya.
(Adv DPRD Samarinda)
